Contoh Judul Skripsi Hukum Pidana Terbaru

Contoh Judul Skripsi Hukum Pidana

omndo.com - Contoh judul skripsi hukum pidana dibawah ini dimaksudkan untuk memudahkan kalian untuk menentukan tema / topik yang sesuai dengan kemampuan kalian. Dalam contoh judul dibawah ada beberapa topik yang mengangkat tema tentang peraturan perundang-undangan atapun peraturan daerah. Oleh karena itu perlu diperhatikan kembali relevansinya.

Berikut adalah contoh judul skripsi hukum pidana terbaru yang telah omndo.com rangkum dari berbagai sumber.
Baca Juga : Contoh Judul Skripsi Manajemen SDM Terbaru

Daftar Contoh Judul Skripsi Hukum Pidana Terbaru


  1. Analisa Hukum Pidana Dan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama Di Indonesia
  2. Analisa Pertanggungjawaban Penyidik Polri dan Upaya Hukum Yang Dilakukan Oleh Terpidana dalam Hal Terjadinya Salah Tangkap atau Error in Persona
  3. Analisa Pertanggungjawaban Pidana Pemilik Website atas Cyberp*rn Ditinjau dari KUHP dan UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
  4. Analisa Yuridis Penegakan Hukum Pidana di Indonesia dalam Menanggulangi Praktek Bisnis Berkedok Multi Level Marketing
  5. Analisis Hukum Islam Terhadap Kenakalan Anak Dalam Keluarga Menurut Undang–Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak
  6. Analisis Hukum Terhadap Akta Otentik Yang Mengandung Keterangan Palsu (Studi Kasus Di Kota Medan)
  7. Analisis Kriminologi Terhadap Keterlibatan Wanita Dalam Peredaran Gelap Narkotika
  8. Analisis Mengenai Eksistensi Pidana Mati di Indonesia (Suatu Kajian dari Pengaruh Psikologis Bagi Masyarakat)
  9. Analisis Pengajuan Kasasi Terhadap Putusan Pengadilan Hak Asasi Manusia (Ham) Ad Hoc Dalam Perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Oleh Anggota Kepolisian Republik Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 02 K/Pid.Ham Ad Hoc/2006)
  10. Analisis Yuridis Pemalsuan Surat Persetujuan Istri Dalam Melakukan Poligami
  11. Aspek Hukum Pidana Video Mesum Dikaitkan Dengan Pornografi Dan Upaya Penanganannya
  12. Bantuan Hukum Terhadap Tersangka Dalam Penyidikan Perkara Perpajakan
  13. Dasar Pertimbangan Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Pencurian Kendaraan Bermotor Pada Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang)
  14. Efektifitas Penerapan Sanksi Pidana Cambuk Terhadap Pelanggaran Qanun Di Bidang Syariat Islam Di Wilayah Hukum Kota Madya Banda Aceh Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam
  15. Eksistensi Pidana Denda dan Pemidanaan dalam Konteks Kitab Undang-undang Hukum Pidana
  16. Eksistensi Pidana Mati dalam Tindak Pidana Korupsi Terkait Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia
  17. Euthanasia Ditinjau Dari Segi Medis dan Hukum Pidana
  18. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penjatuhan Sanksi Terhadap Anak Nakal
  19. Hambatan Penyidikan terhadap Tindak Pidana Perjudian (Studi di Kepolisian Resort Kediri Kota)
  20. Hubungan Kausalitas Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan
  21. Implementasi Kewenangan Polisi Untuk Melakukan Kegiatan Pengambilan Sidik Jari Dengan Teknik Daktiloskopi Dalam Penyidikan Perkara Pidana
  22. Implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Atas Kasus Pemblokiran Sli Pt.Indosat, Tbk Oleh Pt. Telkom Tbk. Pasca Pemberlakuan Duopoli Telekomunikasi Di Indonesia
  23. Kajian Hukum Pidana Terhadap Pengangkatan Anak Secara Ilegal
  24. Kajian Kriminologis Perilaku Jahat Anak-Anak
  25. Kajian Kriminologis Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Istri
  26. Kajian Yuridis Pelaku Tindak Pidana Narkotika
  27. Kajian Yuridis Tentang Tembak Di Tempat Oleh Petugas Kepolisian Terhadap Tersangka Dihubungkan Dengan Asas Praduga Tak Bersalah
  28. Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Asal-usul Perkawinan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 868/Pid.B/2008/PN.Mks)
  29. Keabsahan Kesaksian Yang Disampaikan Secara Teleconference Di Persidangan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
  30. Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Syarat Pemberian Remisi Kepada Narapidana Tindak Pidana Korupsi
  31. Kedudukan Bukti Surat Elektronik (Email) Dari Prespektif Hukum Acara Pidana Indonesia
  32. Kedudukan Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Nasional
  33. Kedudukan Rekam Medis Dalam Pembuktian Perkara Malpraktek di Bidang Kedokteran
  34. Kejahatan Perdagangan Wanita Dihubungkan Dengan Pelanggaran Hak Azasi Manusia
  35. Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Suami Terhadap Istrinya
  36. Kekuatan Kesaksian Yang Berdiri Sendiri Dalam Proses Persidangan
  37. Kewenangan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Penyelenggara Negara
  38. Kewenangan Mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (Sp3) Oleh Penyidik Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Terhadap Pasal 40 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi
  39. Kewenangan Notaris Dalam Status Tersangka Menjalankan Tugas Sebagai Pejabat Umum Membuat Akta Otentik
  40. Kewenangan Peradilan Militer Pasca Berlakunya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
  41. Kriminalisasi Inses (Hubungan Seksual Sedarah) Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana
  42. Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak
  43. Modus Operandi Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Studi di Polres Malang)
  44. Pelaksanaan Penyidikan Oleh Penyidik Pembantu Dan Hambatan-Hambatannya Dalam Penyidikan Tindak Pidana Perjudian Di Kepolisian Sektor Sukodono Sragen
  45. Pelaksanaan Penyidikan Tambahan Dan Pengaruhnya Terhadap Penahanan (Studi Di Direktorat Reserse Kriminal Polda Sumbar )
  46. Pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah Dalam Transaksi Perbankan
  47. Pelaksanaan Rekonstruksi Dalam Mengungkap Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Matinya Orang Lain
  48. Pelanggaran Prinsip Miranda Rule (Pendampingan Penasihat Hukum) Dalam Praktik Peradilan Pidana di Indonesia
  49. Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasrakatan Porong Sidoarjo
  50. Pembuktian Pidana Melalui Short Message Service Berdasarkan KUHAP
  51. Pembuktian Tindak Pidana Pemalsuan Data Dalam Informasi dan Transaksi Elektronik
  52. Pemeriksaan Tersangka pada Proses Penyidikan Dengan Menerapkan Psikologi Kriminil Dikaitkan Dengan Pasal 52 dan 117 KUHAP
  53. Pemidanaan Edukatif Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana
  54. Penanganan Khusus Terhadap Narapidana Penderita HIV/Aids Di Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Di Negara Indonesia
  55. Penayangan Iklan Supranatural di Media Televisi Ditinjau Dari Etika Pariwara dan Kajian Pidana
  56. Penegakan Hukum Penyalahgunaan Visa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian Di Kantor Imigrasi Surakarta
  57. Penegakan Hukum Pidana Dalam Kasus Illegal Logging Berdasarkan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
  58. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penjualan Telepon Seluler Replika (Studi di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Unit I Subdit I Indagsi Unit Hki, Perfilman, Budaya Tanaman, Telekomunikasi dan Penyiaran, Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jakarta)
  59. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak Pelajar Sekolah Di Bawah Umur Di Wilayah Hukum Polres Metro Jakarta Selatan
  60. Penerapan Sanksi Pidana Bagi Anak di Bawah Umur
  61. Penganiayaan Terhadap Ibu Hamil yang Mengakibatkan Kematian Bayi Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif
  62. Pengaruh Lembaga Sandera (Gijzeling) Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak/ Penanggung Pajak
  63. Pengungkapan Perkara Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Menggunakan Sarana Telepon Seluler Oleh Aparat Polres Karanganyar
  64. Penjatuhan Pidana Mati Dalam Sistem Hukum Indonesia
  65. Penyalahgunaan Narkotika Dan Psikotropka Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Dari Perspektif Victimologi
  66. Penyalahgunaan Senjata Api Yang Dilakukan Oleh Aparat Polri
  67. Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Narkotika yang Dilakukan oleh Anggota Polri (Studi di Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim)
  68. Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Berupa Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anggota Kepolisian Republik Indonesia
  69. Penyertaan Modal Sementara Oleh Lembaga Penjamin Simpanan Sebagai Upaya Penyelamatan Bank Gagal (Studi Kasus: PT. Bank Century Tbk.)
  70. Peran Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Pada Sistem Pembuktian Tindak Pidana Di Indonesia
  71. Peran Interpol dalam Pemberantasan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika Internasional
  72. Peran Kepolisian terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)
  73. Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Mengawasi Tender BUMD di Sumatera Utara
  74. Peran Penyidik Dalam Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum
  75. Peranan Ilmu Forensik Dalam Usaha Memecahkan Kasus-Kasus Kriminalitas
  76. Peranan Kepolisian Dalam Tindak Pidana Hacking Terhadap Perbankan
  77. Peranan Laboratorium Forensik Dalam Pembuktian Alat Bukti Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika Untuk Tingkat Penyidikan
  78. Peranan Lembaga Advokasi Anak (Lada) Dalam Mendampingi Anak Yang Melakukan Tindak Pidana
  79. Peranan Oditurat Militer Dalam Menangani Perkara Desersi Yang Dilakukan Secara In Absensia (Studi Kasus Di Oditurat Militer II-10 Semarang)
  80. Peranan Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Narkoba
  81. Peranan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dalam Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundring)
  82. Peranan Visum et Repertum Dalam Pembuktian Tindak Pidana Menghilangkan Nyawa Orang Dengan Racun
  83. Peranan Visum et Repertum Pada Tahap Penyidikan Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pemerkosaan
  84. Perbandingan Perlindungan Hukum Terhadap Wanita Dalam Kuhp Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
  85. Perdagangan Anak dari Segi Analisis Hukum Pidana
  86. Perlindungan Atas Korban dalam Pelanggaran HAM Berat dari Aspek Hukum Positif dan Hukum Internasional
  87. Perlindungan Hukum Bagi Para Dokter Yang Melakukan Euthanasia Terhadap Pasien
  88. Perlindungan Hukum Bagi Saksi Pengungkap Fakta (Whistleblower) Dalam Perkara Pidana (Analisis Yuridis Terhadap Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban)
  89. Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pencurian Ringan pada Proses Diversi Tingkat Penyidikan
  90. Perlindungan Nasabah Bank Dalam Penggunaan Internet Banking Atas Terjadinya Cyber crime
  91. Pertanggungjawaban Dalam Pelaksanaan Kewenangan Tembak Di Tempat Yang Dimiliki Oleh Kepolisian Republik Indonesia
  92. Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Persaingan Usaha Tidak Sehat
  93. Pertanggungjawaban Pemilik Senjata Api Legal Yang Disalahgunakan Oleh Orang Lain
  94. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Komersial Pada Anak Melalui Media Sosial Online
  95. Pertanggungjawaban Pidana Pilot (Kapten Terbang) Atas Terjadinya Kecelakaan Pesawat Udara
  96. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penyalahgunaan Kartu Kredit Orang Lain
  97. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Illegal Logging
  98. Pertimbangan Hukum Pengadilan Militer Terhadap Anggota Militer Yang Menyalahgunakan Narkotika dan Psikotropika
  99. Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principle) Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Bank
  100. Proses penyelesaian perkara di lingkungan TNI
  101. Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Ngawi)
  102. Sanksi Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkoba (Studi Perbandingan Antara Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Nasional)
  103. Studi Doktrinal Tentang Pengaturan Pemberian Perlindungan Saksi Dalam Undang-Undang Pencucian Uang Di Indonesia
  104. Studi Komparasi Pembuktian Terbalik Antara Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
  105. Studi Komparasi Penanganan Tindak Pidana Korupsi Oleh Pengadilan Umum Dan Pengadilan Khusus
  106. Suatu Tinjauan Yuridis Atas Kasus Pencabulan Dalam Putusan Pengadilan Negeri No. 1050/Pid/B/2004/PN/Sby
  107. Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Dibuat Dan Berindikasi Perbuatan Pidana
  108. Tindak Pidana Cyber Crime Dalam Perspektif Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008
  109. Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam
  110. Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan
  111. Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Pada Saat Bencana Alam Ditinjau Dari Sudut Kriminologi
  112. Tindak Pidana Pornografi Dalam Perspektif Hukum Islam
  113. Tindakan Diskresi Polisi Dalam Pelaksanaan Tugas Penyidikan Pidana
  114. Tingginya Tindak Pidana Penganiayaan di Kota Medan dan Upaya Penanggulangannya (Studi di Polresta Medan)
  115. Tinjauan Atas Pemberitaan Yang Berindikasi Adanya Pencemaran Nama Baik Oleh Media Massa Dalam Perspektif Kode Etik Jurnalistik dan Undang-undang Pers
  116. Tinjauan Atas Pengajuan Praperadilan oleh Pihak Ketiga Atas Penghentian Penyidikan Atau Penuntutan Dalam Perkara Korupsi
  117. Tinjauan Atas Penyalahgunaa Ijin Bebas Visa Kunjungan Singkat (BVKS) Bagi Warga Negara Asing
  118. Tinjauan Atas Permohonan Kasasi Winai Nakprasit dan Sawong Tiectacun Dalam Perkara Illegal Fishing
  119. Tinjauan Atas Tindakan Aborsi dengan Dalih Indikasi Medis Karena Terjadinya Kehamilan Akibat Perkosaan Incest
  120. Tinjauan Hukum Pelaksanaan Pengadilan HAM Ad Hoc Terhadap Prinsip Asas Lagalitas
  121. Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Kredit Macet Di Bank Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
  122. Tinjauan Kriminologi Terhadap Fungsi Patroli Polisi Dalam Penanggulangan Suatu Tindak Kejahatan
  123. Tinjauan Penerbitan Letter Of Credit (L/C) Fiktif Pada Transaksi Perbankan (Studi Kasus Bank Bni Jakarta)
  124. Tinjauan Pidana Penegakan UU No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem Dalam Pelaksanaan Konservasi Taman Nasional Bali
  125. Tinjauan Tentang Pencabutan Keterangan Terdakwa Dalam Persidangan dan Implikasi Yuridisnya Terhadap Kekuatan Alat Bukti
  126. Tinjauan Yuridis Atas Kasus Pembunuhan Berencana Yang didahului Tindak Pidana Perkosaan
  127. Tinjauan Yuridis Atas Pengajuan Grasi Dalam Kajian Pidana
  128. Tinjauan Yuridis Kasus Penghentian Penyidikan Atas Kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Oleh Kejaksaan Agung
  129. Tinjauan Yuridis Keabsahan Pengajuan Kasasi Atas Putusan Praperadilan
  130. Tinjauan Yuridis Mengenai Tanggung Jawab Pidana Terhadap Kejahatan Kemanusiaan (Crime Against Humanity) Dalam Kuhp Dan Ruu Kuhp Indonesia
  131. Tinjauan Yuridis Mengenai Tindak Pidana Pemilu dan Proses Penyelesaian Perkaranya dalam Persfektif Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD
  132. Tinjauan Yuridis Pelanggaran Rahasia Kedokteran
  133. Tinjauan Yuridis Penyembunyian Identitas Pelaku Tindak Pidana Oleh Pers Dalam Acara Bertema Investigasi Kriminal
  134. Tinjauan Yuridis Peranan Bukti Forensik Dan Laporan Intelejen Pada Tahap Penyidikan Tindak Pidana Terorisme Di Kota Medan
  135. Tinjauan Yuridis Praktek Persekongkolan Tidak Sehat Dalam Tender Proyek
  136. Tinjauan Yuridis Tentang Aborsi Ditinjau Dari Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
  137. Tinjauan Yuridis Tentang Pemeriksaan Dan Penyidikan Pajak Terhadap Wajib Pajak
  138. Tinjauan Yuridis Terhadap Pencurian Uang Melalui Rekening Bank Dengan Sarana Internet
  139. Tinjauan Yuridis Terhadap Profesi Artis Di Bawah Umur Sebagai Suatu Bentuk Eksploitasi Terhadap Anak
  140. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penadahan Mobil (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)
  141. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Phedofilia
  142. Tinjauan Yuridis Terhadap Trafiking Di Indonesia Dikaitkan Dengan Konteks Hukum Internasional
  143. Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Internet (Studi Kasus Prita Mulyasari)
  144. Unsur Kesalahan Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
  145. Upaya Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika oleh Warga Negara Asing (Study di Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali)
  146. Upaya Penanggulangan Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Pedesaan (Studi di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kediri dan Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Kediri)
  147. Upaya Penanggulangan Satuan Polisi Pamong Praja Atas Penyalahgunaan Monumen Simpang Lima Gumul Kediri
  148. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di Minimarket (Studi di Polres Malang)
  149. Upaya Polri dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Balap Motor Liar (Studi di Kepolisian Resort Kediri Kota) 
  150. Usaha-Usaha Bank Indonesia Dalam Menanggulangi Peredaran Uang Palsu Di Indonesia Berdasarkan Pasal 244 dan 245 KUHP

Baca Juga : Contoh Judul Skripsi Pendidikan Agama Islam Terbaru

Demikian beberapa Contoh Judul Skripsi Hukum Pidana Terbaru yang bisa dijadikan referensi bagi kalian yang sedang mencari tema / topik dalam membuat tugas akhir. Semoga bermanfaat.

Berlangganan update artikel terbaru omndo.com via email:

Belum ada Komentar untuk "Contoh Judul Skripsi Hukum Pidana Terbaru"

Posting Komentar

Berkomentarlah sesuai topik dan tidak mengandung unsur SARA. Terima kasih.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel