Contoh Judul Skripsi Hukum Pidana Terbaru
omndo.com - Contoh judul skripsi hukum pidana dibawah ini dimaksudkan untuk memudahkan kalian untuk menentukan tema / topik yang sesuai dengan kemampuan kalian. Dalam contoh judul dibawah ada beberapa topik yang mengangkat tema tentang peraturan perundang-undangan atapun peraturan daerah. Oleh karena itu perlu diperhatikan kembali relevansinya.
Berikut adalah contoh judul skripsi hukum pidana terbaru yang telah omndo.com rangkum dari berbagai sumber.
Baca Juga : Contoh Judul Skripsi Manajemen SDM Terbaru
Daftar Contoh Judul Skripsi Hukum Pidana Terbaru
- Analisa Hukum Pidana Dan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama Di Indonesia
- Analisa Pertanggungjawaban Penyidik Polri dan Upaya Hukum Yang Dilakukan Oleh Terpidana dalam Hal Terjadinya Salah Tangkap atau Error in Persona
- Analisa Pertanggungjawaban Pidana Pemilik Website atas Cyberp*rn Ditinjau dari KUHP dan UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
- Analisa Yuridis Penegakan Hukum Pidana di Indonesia dalam Menanggulangi Praktek Bisnis Berkedok Multi Level Marketing
- Analisis Hukum Islam Terhadap Kenakalan Anak Dalam Keluarga Menurut Undang–Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak
- Analisis Hukum Terhadap Akta Otentik Yang Mengandung Keterangan Palsu (Studi Kasus Di Kota Medan)
- Analisis Kriminologi Terhadap Keterlibatan Wanita Dalam Peredaran Gelap Narkotika
- Analisis Mengenai Eksistensi Pidana Mati di Indonesia (Suatu Kajian dari Pengaruh Psikologis Bagi Masyarakat)
- Analisis Pengajuan Kasasi Terhadap Putusan Pengadilan Hak Asasi Manusia (Ham) Ad Hoc Dalam Perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Oleh Anggota Kepolisian Republik Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 02 K/Pid.Ham Ad Hoc/2006)
- Analisis Yuridis Pemalsuan Surat Persetujuan Istri Dalam Melakukan Poligami
- Aspek Hukum Pidana Video Mesum Dikaitkan Dengan Pornografi Dan Upaya Penanganannya
- Bantuan Hukum Terhadap Tersangka Dalam Penyidikan Perkara Perpajakan
- Dasar Pertimbangan Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Pencurian Kendaraan Bermotor Pada Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang)
- Efektifitas Penerapan Sanksi Pidana Cambuk Terhadap Pelanggaran Qanun Di Bidang Syariat Islam Di Wilayah Hukum Kota Madya Banda Aceh Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam
- Eksistensi Pidana Denda dan Pemidanaan dalam Konteks Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- Eksistensi Pidana Mati dalam Tindak Pidana Korupsi Terkait Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia
- Euthanasia Ditinjau Dari Segi Medis dan Hukum Pidana
- Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penjatuhan Sanksi Terhadap Anak Nakal
- Hambatan Penyidikan terhadap Tindak Pidana Perjudian (Studi di Kepolisian Resort Kediri Kota)
- Hubungan Kausalitas Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan
- Implementasi Kewenangan Polisi Untuk Melakukan Kegiatan Pengambilan Sidik Jari Dengan Teknik Daktiloskopi Dalam Penyidikan Perkara Pidana
- Implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Atas Kasus Pemblokiran Sli Pt.Indosat, Tbk Oleh Pt. Telkom Tbk. Pasca Pemberlakuan Duopoli Telekomunikasi Di Indonesia
- Kajian Hukum Pidana Terhadap Pengangkatan Anak Secara Ilegal
- Kajian Kriminologis Perilaku Jahat Anak-Anak
- Kajian Kriminologis Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Istri
- Kajian Yuridis Pelaku Tindak Pidana Narkotika
- Kajian Yuridis Tentang Tembak Di Tempat Oleh Petugas Kepolisian Terhadap Tersangka Dihubungkan Dengan Asas Praduga Tak Bersalah
- Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Asal-usul Perkawinan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 868/Pid.B/2008/PN.Mks)
- Keabsahan Kesaksian Yang Disampaikan Secara Teleconference Di Persidangan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Syarat Pemberian Remisi Kepada Narapidana Tindak Pidana Korupsi
- Kedudukan Bukti Surat Elektronik (Email) Dari Prespektif Hukum Acara Pidana Indonesia
- Kedudukan Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Nasional
- Kedudukan Rekam Medis Dalam Pembuktian Perkara Malpraktek di Bidang Kedokteran
- Kejahatan Perdagangan Wanita Dihubungkan Dengan Pelanggaran Hak Azasi Manusia
- Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Suami Terhadap Istrinya
- Kekuatan Kesaksian Yang Berdiri Sendiri Dalam Proses Persidangan
- Kewenangan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Penyelenggara Negara
- Kewenangan Mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (Sp3) Oleh Penyidik Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Terhadap Pasal 40 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi
- Kewenangan Notaris Dalam Status Tersangka Menjalankan Tugas Sebagai Pejabat Umum Membuat Akta Otentik
- Kewenangan Peradilan Militer Pasca Berlakunya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
- Kriminalisasi Inses (Hubungan Seksual Sedarah) Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana
- Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak
- Modus Operandi Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Studi di Polres Malang)
- Pelaksanaan Penyidikan Oleh Penyidik Pembantu Dan Hambatan-Hambatannya Dalam Penyidikan Tindak Pidana Perjudian Di Kepolisian Sektor Sukodono Sragen
- Pelaksanaan Penyidikan Tambahan Dan Pengaruhnya Terhadap Penahanan (Studi Di Direktorat Reserse Kriminal Polda Sumbar )
- Pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah Dalam Transaksi Perbankan
- Pelaksanaan Rekonstruksi Dalam Mengungkap Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Matinya Orang Lain
- Pelanggaran Prinsip Miranda Rule (Pendampingan Penasihat Hukum) Dalam Praktik Peradilan Pidana di Indonesia
- Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasrakatan Porong Sidoarjo
- Pembuktian Pidana Melalui Short Message Service Berdasarkan KUHAP
- Pembuktian Tindak Pidana Pemalsuan Data Dalam Informasi dan Transaksi Elektronik
- Pemeriksaan Tersangka pada Proses Penyidikan Dengan Menerapkan Psikologi Kriminil Dikaitkan Dengan Pasal 52 dan 117 KUHAP
- Pemidanaan Edukatif Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana
- Penanganan Khusus Terhadap Narapidana Penderita HIV/Aids Di Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Di Negara Indonesia
- Penayangan Iklan Supranatural di Media Televisi Ditinjau Dari Etika Pariwara dan Kajian Pidana
- Penegakan Hukum Penyalahgunaan Visa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian Di Kantor Imigrasi Surakarta
- Penegakan Hukum Pidana Dalam Kasus Illegal Logging Berdasarkan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penjualan Telepon Seluler Replika (Studi di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Unit I Subdit I Indagsi Unit Hki, Perfilman, Budaya Tanaman, Telekomunikasi dan Penyiaran, Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jakarta)
- Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak Pelajar Sekolah Di Bawah Umur Di Wilayah Hukum Polres Metro Jakarta Selatan
- Penerapan Sanksi Pidana Bagi Anak di Bawah Umur
- Penganiayaan Terhadap Ibu Hamil yang Mengakibatkan Kematian Bayi Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif
- Pengaruh Lembaga Sandera (Gijzeling) Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak/ Penanggung Pajak
- Pengungkapan Perkara Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Menggunakan Sarana Telepon Seluler Oleh Aparat Polres Karanganyar
- Penjatuhan Pidana Mati Dalam Sistem Hukum Indonesia
- Penyalahgunaan Narkotika Dan Psikotropka Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Dari Perspektif Victimologi
- Penyalahgunaan Senjata Api Yang Dilakukan Oleh Aparat Polri
- Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Narkotika yang Dilakukan oleh Anggota Polri (Studi di Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim)
- Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Berupa Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anggota Kepolisian Republik Indonesia
- Penyertaan Modal Sementara Oleh Lembaga Penjamin Simpanan Sebagai Upaya Penyelamatan Bank Gagal (Studi Kasus: PT. Bank Century Tbk.)
- Peran Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Pada Sistem Pembuktian Tindak Pidana Di Indonesia
- Peran Interpol dalam Pemberantasan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika Internasional
- Peran Kepolisian terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)
- Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Mengawasi Tender BUMD di Sumatera Utara
- Peran Penyidik Dalam Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum
- Peranan Ilmu Forensik Dalam Usaha Memecahkan Kasus-Kasus Kriminalitas
- Peranan Kepolisian Dalam Tindak Pidana Hacking Terhadap Perbankan
- Peranan Laboratorium Forensik Dalam Pembuktian Alat Bukti Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika Untuk Tingkat Penyidikan
- Peranan Lembaga Advokasi Anak (Lada) Dalam Mendampingi Anak Yang Melakukan Tindak Pidana
- Peranan Oditurat Militer Dalam Menangani Perkara Desersi Yang Dilakukan Secara In Absensia (Studi Kasus Di Oditurat Militer II-10 Semarang)
- Peranan Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Narkoba
- Peranan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dalam Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundring)
- Peranan Visum et Repertum Dalam Pembuktian Tindak Pidana Menghilangkan Nyawa Orang Dengan Racun
- Peranan Visum et Repertum Pada Tahap Penyidikan Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pemerkosaan
- Perbandingan Perlindungan Hukum Terhadap Wanita Dalam Kuhp Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Perdagangan Anak dari Segi Analisis Hukum Pidana
- Perlindungan Atas Korban dalam Pelanggaran HAM Berat dari Aspek Hukum Positif dan Hukum Internasional
- Perlindungan Hukum Bagi Para Dokter Yang Melakukan Euthanasia Terhadap Pasien
- Perlindungan Hukum Bagi Saksi Pengungkap Fakta (Whistleblower) Dalam Perkara Pidana (Analisis Yuridis Terhadap Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban)
- Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pencurian Ringan pada Proses Diversi Tingkat Penyidikan
- Perlindungan Nasabah Bank Dalam Penggunaan Internet Banking Atas Terjadinya Cyber crime
- Pertanggungjawaban Dalam Pelaksanaan Kewenangan Tembak Di Tempat Yang Dimiliki Oleh Kepolisian Republik Indonesia
- Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Persaingan Usaha Tidak Sehat
- Pertanggungjawaban Pemilik Senjata Api Legal Yang Disalahgunakan Oleh Orang Lain
- Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Komersial Pada Anak Melalui Media Sosial Online
- Pertanggungjawaban Pidana Pilot (Kapten Terbang) Atas Terjadinya Kecelakaan Pesawat Udara
- Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penyalahgunaan Kartu Kredit Orang Lain
- Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Illegal Logging
- Pertimbangan Hukum Pengadilan Militer Terhadap Anggota Militer Yang Menyalahgunakan Narkotika dan Psikotropika
- Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principle) Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Bank
- Proses penyelesaian perkara di lingkungan TNI
- Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Ngawi)
- Sanksi Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkoba (Studi Perbandingan Antara Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Nasional)
- Studi Doktrinal Tentang Pengaturan Pemberian Perlindungan Saksi Dalam Undang-Undang Pencucian Uang Di Indonesia
- Studi Komparasi Pembuktian Terbalik Antara Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
- Studi Komparasi Penanganan Tindak Pidana Korupsi Oleh Pengadilan Umum Dan Pengadilan Khusus
- Suatu Tinjauan Yuridis Atas Kasus Pencabulan Dalam Putusan Pengadilan Negeri No. 1050/Pid/B/2004/PN/Sby
- Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Dibuat Dan Berindikasi Perbuatan Pidana
- Tindak Pidana Cyber Crime Dalam Perspektif Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008
- Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam
- Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan
- Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Pada Saat Bencana Alam Ditinjau Dari Sudut Kriminologi
- Tindak Pidana Pornografi Dalam Perspektif Hukum Islam
- Tindakan Diskresi Polisi Dalam Pelaksanaan Tugas Penyidikan Pidana
- Tingginya Tindak Pidana Penganiayaan di Kota Medan dan Upaya Penanggulangannya (Studi di Polresta Medan)
- Tinjauan Atas Pemberitaan Yang Berindikasi Adanya Pencemaran Nama Baik Oleh Media Massa Dalam Perspektif Kode Etik Jurnalistik dan Undang-undang Pers
- Tinjauan Atas Pengajuan Praperadilan oleh Pihak Ketiga Atas Penghentian Penyidikan Atau Penuntutan Dalam Perkara Korupsi
- Tinjauan Atas Penyalahgunaa Ijin Bebas Visa Kunjungan Singkat (BVKS) Bagi Warga Negara Asing
- Tinjauan Atas Permohonan Kasasi Winai Nakprasit dan Sawong Tiectacun Dalam Perkara Illegal Fishing
- Tinjauan Atas Tindakan Aborsi dengan Dalih Indikasi Medis Karena Terjadinya Kehamilan Akibat Perkosaan Incest
- Tinjauan Hukum Pelaksanaan Pengadilan HAM Ad Hoc Terhadap Prinsip Asas Lagalitas
- Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Kredit Macet Di Bank Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
- Tinjauan Kriminologi Terhadap Fungsi Patroli Polisi Dalam Penanggulangan Suatu Tindak Kejahatan
- Tinjauan Penerbitan Letter Of Credit (L/C) Fiktif Pada Transaksi Perbankan (Studi Kasus Bank Bni Jakarta)
- Tinjauan Pidana Penegakan UU No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem Dalam Pelaksanaan Konservasi Taman Nasional Bali
- Tinjauan Tentang Pencabutan Keterangan Terdakwa Dalam Persidangan dan Implikasi Yuridisnya Terhadap Kekuatan Alat Bukti
- Tinjauan Yuridis Atas Kasus Pembunuhan Berencana Yang didahului Tindak Pidana Perkosaan
- Tinjauan Yuridis Atas Pengajuan Grasi Dalam Kajian Pidana
- Tinjauan Yuridis Kasus Penghentian Penyidikan Atas Kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Oleh Kejaksaan Agung
- Tinjauan Yuridis Keabsahan Pengajuan Kasasi Atas Putusan Praperadilan
- Tinjauan Yuridis Mengenai Tanggung Jawab Pidana Terhadap Kejahatan Kemanusiaan (Crime Against Humanity) Dalam Kuhp Dan Ruu Kuhp Indonesia
- Tinjauan Yuridis Mengenai Tindak Pidana Pemilu dan Proses Penyelesaian Perkaranya dalam Persfektif Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD
- Tinjauan Yuridis Pelanggaran Rahasia Kedokteran
- Tinjauan Yuridis Penyembunyian Identitas Pelaku Tindak Pidana Oleh Pers Dalam Acara Bertema Investigasi Kriminal
- Tinjauan Yuridis Peranan Bukti Forensik Dan Laporan Intelejen Pada Tahap Penyidikan Tindak Pidana Terorisme Di Kota Medan
- Tinjauan Yuridis Praktek Persekongkolan Tidak Sehat Dalam Tender Proyek
- Tinjauan Yuridis Tentang Aborsi Ditinjau Dari Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
- Tinjauan Yuridis Tentang Pemeriksaan Dan Penyidikan Pajak Terhadap Wajib Pajak
- Tinjauan Yuridis Terhadap Pencurian Uang Melalui Rekening Bank Dengan Sarana Internet
- Tinjauan Yuridis Terhadap Profesi Artis Di Bawah Umur Sebagai Suatu Bentuk Eksploitasi Terhadap Anak
- Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penadahan Mobil (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)
- Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Phedofilia
- Tinjauan Yuridis Terhadap Trafiking Di Indonesia Dikaitkan Dengan Konteks Hukum Internasional
- Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Internet (Studi Kasus Prita Mulyasari)
- Unsur Kesalahan Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Upaya Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika oleh Warga Negara Asing (Study di Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali)
- Upaya Penanggulangan Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Pedesaan (Studi di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kediri dan Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Kediri)
- Upaya Penanggulangan Satuan Polisi Pamong Praja Atas Penyalahgunaan Monumen Simpang Lima Gumul Kediri
- Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di Minimarket (Studi di Polres Malang)
- Upaya Polri dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Balap Motor Liar (Studi di Kepolisian Resort Kediri Kota)
- Usaha-Usaha Bank Indonesia Dalam Menanggulangi Peredaran Uang Palsu Di Indonesia Berdasarkan Pasal 244 dan 245 KUHP
Baca Juga : Contoh Judul Skripsi Pendidikan Agama Islam Terbaru
Demikian beberapa Contoh Judul Skripsi Hukum Pidana Terbaru yang bisa dijadikan referensi bagi kalian yang sedang mencari tema / topik dalam membuat tugas akhir. Semoga bermanfaat.
Posting Komentar untuk "Contoh Judul Skripsi Hukum Pidana Terbaru"
Berkomentarlah sesuai topik dan tidak mengandung unsur SARA. Terima kasih.